Gubernur Jatim Soekarwo minta Diklatpim harus mampu mencetak pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat. Saat ini rakyat butuh kehadiran pemimpin yang pluralis di tengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pertanyaan peserta asal Ambon pada Ceramah Tematik Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2013 di kantor Badiklat Jatim, Jalan Balongsari Surabaya, Jumat (12/4/2013).
Menurut dia, pemimpin yang pluralis tidak memihak salah satu aliran, agama atau suku tetapi berani mengambil keputusan secara demokratis. Apabila keputusan tersebut dicapai kesejahteraan masyarakat akan ikut naik. "Pada zaman Majapahit sudah disepakati dengan terbitnya buku Sutasoma yang menulis tentang Bhineka Tunggal Ika, keberagaman hidup dari beberapa suku agama hidup berdampingan pada saat itu. Di Jatim terdapat suku apa saja hidup berdampingan satu sama lain tidak saling membedakan," kata Pakde Karwo.
Pada era saat ini sudah saatnya kita meneruskannya warisan terbaik peninggalan kerajaan Majapahit. Penyebab konflik, menurutnya, justru yang harus dicegah adalah konflik yang disebabkan karena kemiskinan dan rendahnya pengetahuan. Oleh karenanya pemerintah mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan.
"Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan adalah pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai persoalan tersebut tidak ditangani secara serius karena akan menimbulkan konflik," katanya.
Seorang pemimpin birokrasi harus dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya dengan segala risikonya. Seperti saat ada demo di kantor pemerintahan, seorang pemimpin harus menemui untuk berdialog mencari solusinya.
Dia menegaskan, pemimpin yang demokratis harus berani menemui demonstran yang berunjuk rasa. "Demonstran jangan ditinggalkan dengan alasan kedinasan, tetapi harus ditemui dan diajak berdialog apa keluhan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Namun demonstran mempunyai kewajiban berunjuk rasa secara tertib dan beretika jika ada yang melakukan perusakan fasilitas umum harus ditindak tegas," ujarnya.
Pada sisi perekonomian, jaminan investasi di Jatim ada empat hal yang diberikan pada investor yakni ketersedian lahan, ketersedian listrik, bidang perijinan yang harus selesai dalam waktu 17 hari dan jelas berapa biayanya serta SDM yang terlatih. Nilai perdagangan antar negara di Jatim meskipun minus tetapi perdagangan antar pulau surplus dengan nilai sejumlah Rp 43,326 triliun.
"Perdagangan Jatim untuk ekspor minim sebesar Rp 6,330 triliun, namun pada perdagangan dalam negeri surplus sebesar Rp 43,326 triliun. Kinerja perdagangan Jatim surplus Rp 36,995 triliun ini karena pemerintah berani menjamin investor yang menanamkan modalnya," tuturnya.
Pakde Karwo berpesan, konsep kepemimpinan yang diberikan saat diklatpim harus terus dibawa hingga ke tempat asalnya. Tujuannya agar terjadi perubahan yang lebih baik setelah mengikuti diklatpim.
"Usai mengikuti diklatpim peserta harus mampu mengubah konsep kepemimpinan yang lama tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Bila perlu seorang pemimpin harus menguasai teknologi," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, kepala Badiklat Jatim Saiful Rachman menambahkan, diklatpim ini diikuti 116 orang peserta berasal dari berbagai instansi baik dari pusat, daerah dan instansi vertikal dari seluruh Indonesia. Diklatpim telah dimulai pada tanggal 27 Februari 2013 hingga 8 Mei 2013 dengan mengambil tema Penguatan Sinergi Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dalam Manajemen Bencana Alam dan Konflik Sosial.