Mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah Jawa Timur tidaklah mudah. Ada sejumlah cara tersendiri yang bisa diterapkan guna menanggulangi permasalahan sosial tersebut. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengungkapkan, ada dua cara yang mendasar untuk menanggulangi kemiskinan di Jatim.
"Mengatasi kemiskinan harus secara kultural dan struktural. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan," ujar Soekarwo saat menjadi pembicara dalam kuliah tamu dan peresmian program Magister Kajian Kemiskinan di Universitas Brawijaya Malang, Senin (25/3/2013).
Ia menjelaskan, pengentasan secara kultural adalah mendampingi warga miskin seperti anak jalanan dan pengemis dengan pendekatan agar tidak kembali pada pekerjaan mereka sebelumnya. Dengan begitu, diharapkan bisa merubah pola pikir mereka untuk bekerja yang lebih baik seperti berdagang.
"Kalau pendekatan struktural, pemerintah bisa memberikan dana hibah atau bantuan lainnya pada warga miskin. Kalau bantuan ini diserahkan tanpa ada pendekatan kultural akan sia-sia," tuturnya.
Meski demikian, lanjut Soekarwo, pendekatan yang dilakukan tidak boleh dipaksakan. Pemberian bantuan dan pengarahan harus disesuaikan dengan keinginan warga miskin. "Salah satu kegagalan kita adalah memaksakan diri menyelesaikan masalah kemiskinan menurut pikiran kita. Padahal seharusnya kita juga harus tahu potensi warga miskin, sehingga kita bisa mengarahkan mereka. Mengatasai kemiskinan itu harus dengan hati," tegas pria yang kerap disapa Pakdhe Karwo ini.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data BPS jumlah penduduk miski Jawa Timur tahun 2008-2009 mencapai 3.079.822 jiwa. Dengan rincian warga sangat miskin bwrjumlah 493.004 ribu lebih atau 10 persen, warga miskin sebanyak 1.256.122 atau 41 persen, dan warga hampir miskin mencapai 1.330.696 atau 43 persen. "Warga miskin di setiap negara tidak akan bisa hilang, tetapi kita harus berusaha bagimana mengurangi jumlahnya," imbuhnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, Pemprov Jatim punya sejumlah strategi penanggulangan kemiskinan. Di antaranya mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, mengembangakan UMKM, melakukan penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
"Pengembangan koperasi wanita, dan koperasi lainnya harus tetap digalakkan. Termasuk pengembangan UMKM, karena pertumbuhan ekonomi di Jatim karena kontribusi UMKM, bukan kontribusi industri besar. Kalau semua langkah itu bisa dilakukan, maka kemiskinan akan makin berkurang," pungkas Soekarwo.