Pemilukada Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2013 sepi, pasalnya lembaga pemantau Pemilukada hingga saat ini baru terdaftar lima lembaga pemantau. Lembaga-lembaga tersebut kini sedang memverifikasi KPUD Jatim.
Lima lembaga pemantau yang sudah mendaftarkan diri ke KPU Jatim adalah KIPP Surabaya, Lembaga Ujung Aspal Surabaya, Peduli Anak Bangsa, Yayasan FBBI Nganjuk dan Kompertep Nganjuk.
Jumlah lembaga pemantau ini relatif lebih sedikit ketimbang Pemilukada 2008. Pada saat itu, terdapat 10 lembaga pemantau Pemilukada. Sementara untuk lima lembaga itu, masih menjalani proses di KPU Jatim.
"Mereka dalam proses verifikasi KPU Jatim untuk diketahui berkas serta kelengkapan administrasi sebagai lembaga pemantau," kata Wakil Ketua KPU Jatim Sayekti Su'indiyah, Jumat (10/5/2013).
Mantan Anggota KPU Kabupaten Jombang ini menyebut, salah satu administrasi yang diteliti adalah akreditasi sebagai satu syarat unuk pemantau Pemilukada.
Apabila kelengkapan telah dipenuhi maka KPU Jatim akan menerbitkan sertifikat yang memperkenankan untuk pemantauan pilkada Jawa Timur. Sayekti menjamin, KPU tidak akan membatasi ruang gerak lembaga pemantau ini. Hasil dari pemantauan itu tentu akan diserahkan berdasarkan kewenangan lembaga masing-masing.
Sementara untuk KPU Jatim tetap berpatokkan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). "Bawaslu adalah lembaga resmi sehingga KPU berpatokkan pada pada lembaga tersebut. Untuk lembaga pemantau ini tergantung apakah melaporkan ke kita atau tidak," ujarnya.(